Oleh : Dr. Suwito Fatah, MM. (Dosen STAI Al Bayan Sul Sel)

Makassar, Staialbayan.ac.id —– Wakaf (dalam bahasa Arab: al-waqf, jamak: al-awqaf) secara etimologis berarti menahan atau berhenti. Secara terminologi, para ulama mendefinisikan wakaf sebagai penahanan harta yang dapat dimanfaatkan dengan cara menjaga pokoknya dan memperbolehkan penggunaan manfaatnya di jalan Allah SWT. Definisi yang paling komprehensif dikemukakan oleh Imam al-Nawawi: wakaf adalah penahanan harta yang dapat dimanfaatkan sementara zatnya tetap terpelihara, dengan memutuskan kepemilikan pemberi wakaf, dan manfaatnya digunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.

Tonggak awal sejarah dan dakwah Islam dimulai dengan wakaf. Pada tahun kedua di Madinah, Rasulullah Saw. membangun masjid Quba’ untuk kepentingan bersama. Kemudian disusul dengan Pembangunan masjid Nabawi dan itu sebagai sebuah tanda bahwa masyarakat sudah menetap dan memiliki peradaban. Wakaf juga tidak bisa dilepaskan dengan masuknya Islam di Nusantara. Perjalanan dakwah Islam diawal perlangkahannya masuk di Nusantara ditandai dengan banyaknya masjid, pondok pesantren, mushola, madrasah berdiri di atas tanah wakaf.

Legitimasi normatif wakaf dalam Islam bersandar pada hadis Nabi Muhammad SAW yang sangat populer dan menjadi inspirasi utama bagi seluruh praktik filantropi Islam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya

Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim).

Mayoritas ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil primer legalitas wakaf, di mana “sedekah jariyah” dalam hadis di atas diinterpretasikan sebagai wakaf, karena manfaatnya terus mengalir (jariyah berarti mengalir) meskipun pemberi wakaf (wakif) telah meninggal dunia. Aspek keberlanjutan inilah yang menjadikan wakaf sebagai instrumen paling ideal untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pengembangan bisnis jangka panjang di pesantren. Ibn Qudamah dalam al-Mughni-nya menjelaskan bahwa wakaf yang produktif tidak saja diperbolehkan, melainkan sangat dianjurkan karena memberikan manfaat yang berlipat ganda dibandingkan wakaf yang hanya bersifat statis. 

Fungsi Wakaf Untuk Kemajuan Umat Islam

Monzer Kahf, ekonom Islam terkemuka, mengidentifikasi tiga fungsi utama wakaf yang sangat relevan dengan pengembangan keberlanjutan ekonomi Islam. Pertama, fungsi keagamaan dan sosial, di mana wakaf mendukung penyelenggaraan ibadah dan layanan sosial bagi masyarakat luas. Kedua, fungsi ekonomi, di mana wakaf berfungsi sebagai investasi yang menghasilkan pendapatan untuk mendukung kegiatan sosial-keagamaan secara berkelanjutan. Ketiga, fungsi pendidikan, di mana wakaf menjadi sumber pembiayaan utama bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam sepanjang sejarah peradaban Islam.

Sejarah peradaban Islam mencatat bahwa wakaf pernah menjadi instrumen pembiayaan utama bagi universitas-universitas besar Islam seperti Al-Azhar di Mesir, Zaytunah di Tunisia, dan Qarawiyyin di Maroko yang berhasil beroperasi selama berabad-abad tanpa ketergantungan pada pendanaan pemerintah. Al-Azhar, misalnya, pernah mengelola aset wakaf yang mencakup ribuan properti di seluruh Mesir dan memberikan beasiswa penuh kepada ribuan mahasiswa dari seluruh penjuru dunia Islam. Model pembiayaan berbasis wakaf yang terbukti efektif selama berabad-abad inilah yang hendak diadaptasi dan diimplementasikan dalam konteks pesantren Indonesia.

Muhammad Abu Zahrah, ulama fikih terkemuka, menegaskan bahwa pengelolaan wakaf yang produktif (al-waqf al-‘amaliy) merupakan keharusan zamaniyah yang tidak boleh diabaikan oleh umat Islam kontemporer. Menurutnya, wakaf produktif yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan jauh lebih bermanfaat daripada wakaf yang hanya bersifat konsumtif dan habis tidak berbekas. Ibn Taymiyyah pun dalam Majmu’ Fatawa-nya menegaskan kewajiban nazhir (pengelola wakaf) untuk mengoptimalkan manfaat wakaf demi kepentingan mauquf ‘alaih.

Perkembangan wakaf di Indonesia juga tumbuh dengan pesat. Dengan landasan hukum Pasal 40 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara tegas mengatur bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: (1) dijadikan jaminan; (2) disita; (3) dihibahkan; (4) dijual; (5) diwariskan; (6) ditukar; atau (7) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Undang-undang  wakaf tersebut untuk mengatur bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Izin hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Wakaf memiliki karakteristik tersendiri berbeda dengan zakat. Ada beberapa jenis wakaf yang kita ketahui bersama yakni, pertama Wakaf Keluarga (waqf al-ahli), Yaitu wakaf yang manfaatnya diberikan kepada keturunan wakif seperti anak, cucu, keluarga dan sebagainya, yang telah ditetapkan sesuai syarat yang dibuat Wakif. Dari segi syariah, wakaf jenis ini dianggap sah.

Kedua, Wakaf Kebajikan (Waqf al-khairi), Wakaf kebajikan adalah wakaf yang manfaatnya diberikan untuk amal kebajikan, seperti wakaf tanah untuk keperluan rumah sakit atau madrasah Jenis wakaf ini dianjurkan dalam Islam karena ditujukan untuk kepentingan umum atau masyarakat luas. Manfaat wakaf kebajikan akan terus diterima oleh penerima wakaf meskipun ia telah meninggal dunia karena manfaat harta wakafnya dapat dinikmati secara umum oleh masyarakat. Wakaf kebajikan ini dapat digunakan sebagai sumber investasi untuk pembangunan ekonomi masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan bidang lainnya.

Ketiga, Wakaf bersama (waqf al-musytarak), Wakaf ini merupakan campuran antara wakaf keluarga (waqf al-ahli) dan wakaf kebajikan (waqf al-khairi). Ini berlaku apabila wakif mewakafkan sebagian hartanya untuk kebajikan dan sebagian lagi untuk keluarga wakif. Pembagian manfaatnya, berdasarkan kepada kadar yang telah ditetapkan oleh wakif, misalnya wakaf tanah pertanian yang sebagian dari hasil tanah tersebut diberikan untuk anak-cucu dan sebagian.

Ekosistem Wakaf Untuk Keberlanjutan Ekonomi Islam

Ekosistem wakaf nasional pada Semester I 2026 menunjukkan dinamika yang positif sekaligus menghadirkan tantangan implementasi yang signifikan. Berdasarkan data BWI, akumulasi wakaf uang nasional mencapai sekitar Rp2,5 triliun pada 2025 sebuah capaian yang bermakna jika dibandingkan realisasi sekitar Rp1,3 triliun pada 2022 namun angka ini masih jauh di bawah potensi yang diestimasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebesar Rp180 triliun per tahun.

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) menjadi instrumen unggulan yang menggabungkan mekanisme wakaf uang dengan investasi pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Hingga akhir 2025, CWLS telah diterbitkan dalam 13 seri dengan akumulasi nilai mencapai Rp1,16 triliun. Seri terbaru, SWR006, mendapat respons positif dari mitra distribusi salah satunya Bank Mega Syariah yang menargetkan penghimpunan Rp15 miliar dan meraih penghargaan sebagai mitra distribusi CWLS terbaik dari BWI dalam BWI Awards 2025. CWLS memiliki keunggulan komparatif: jaminan pemerintah atas pokok dana (melalui SBSN), imbal hasil yang disalurkan untuk program sosial oleh nazhir, dan fleksibilitas antara wakaf temporer dan wakaf permanen. Sementara itu, Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) yang menempatkan dana wakaf uang pada produk deposito perbankan syariah masih dalam tahap pengembangan dengan akumulasi yang relatif kecil (Rp8 miliar per data akhir 2024).

Dalam perspektif keberlanjutan ekonomi, kualitas wakaf tidak hanya ditentukan oleh jumlah aset yang berhasil dihimpun, tetapi juga oleh kemampuan mengubah aset tersebut menjadi productive capital. Dalam konteks Hidayatullah, wakaf dapat ditempatkan sebagai salah satu fondasi pengembangan ekosistem ekonomi organisasi. Jaringan pesantren, pendidikan, jamaah, lembaga sosial, dan unit usaha memberikan ruang yang luas untuk mengembangkan aset wakaf secara produktif. Dengan tata kelola yang tepat, wakaf dapat menjadi sumber modal jangka panjang bagi pengembangan usaha pesantren. Badan usaha pesantren dapat mengelola kegiatan produktif yang menghasilkan keuntungan, sementara manfaat ekonomi yang berasal dari pengelolaan aset wakaf disalurkan sesuai tujuan wakaf.

Wakaf uang memungkinkan masyarakat yang tidak memiliki tanah atau aset besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan aset sosial produktif. Dengan nominal yang relatif kecil, masyarakat dapat berkontribusi dalam membentuk dana abadi yang dikelola secara profesional. Dalam konteks Hidayatullah, wakaf uang berpotensi menjadi instrumen mobilisasi partisipasi ekonomi jamaah. Misalnya, dana wakaf dapat dihimpun untuk membangun fasilitas pendidikan, pusat ekonomi pesantren, klinik, pertanian produktif, atau aset komersial yang manfaatnya diarahkan untuk mendukung program dakwah dan pendidikan. Namun, pengelolaan wakaf uang harus mengikuti ketentuan syariah dan regulasi perwakafan. Dana wakaf tidak boleh diperlakukan sebagai dana komersial biasa karena terdapat amanah dan pembatasan penggunaan yang melekat pada wakaf.

Keberlanjutan ekonomi organisasi Islam tidak hanya membutuhkan diversifikasi pendapatan dan penguatan unit usaha, tetapi juga membutuhkan basis aset jangka panjang yang mampu menghasilkan manfaat secara berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, wakaf memiliki posisi strategis karena mempertahankan pokok aset sekaligus memungkinkan pemanfaatan hasilnya untuk membiayai fungsi ekonomi dan sosial organisasi. Ketika wakaf dikelola secara produktif melalui tata kelola nazhir yang profesional dan dihubungkan dengan unit usaha maka wakaf dapat bertransformasi sebagai instrumen keberlanjutan ekonomi Islam. Wallahu’alam bish shawwab

*Dr. Suwito Fatah, S.Pd., S.E., M.M. / Penulis adalah Bandum DPP Hidayatullah dan Dosen STAI Al Bayan Sulsel.